tarif penyusutan undang

  • Penghitungan Fasilitas Tarif PPh Pasal 31E UU PPh ...

     · Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak ...

  • Analisis Perbedaan Laba Perusahaan dengan Menggunakan ...

    sekaligus penetapan presentase tarif penyusutan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan mengakibatkan adanya perbedaan, yang dikenal dengan beda waktu (time difference). Untuk aktiva yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur

  • Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

     · DALAM Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Mekanisme penyusutan harta berwujud telah diatur dalam pasal 11 UU PPh.

  • Penyusutan dalam perpajakan, kadangkala melakukan ...

     · Tarif Penyusutan Dan Golongan Aktiva Tetap. sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (6) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 stdtd Undang Undang No. 36 Tahum 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

  • Depresiasi atas Penjualan Aktiva Tetap

    Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak …

  • Penyusutan (Bagian Pertama) | Ortax

     · Tarif penyusutan ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: Referensi : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

  • maede_adachi: Penyusutan Aset Berwujud dan Amortisasi Aset ...

    Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 11 undang-undang pajak penghasilan.Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian,pendirian,penambahan,perbaikan atau perubahan harta berwujud,kecuali tanah yang berstatus hak milik,hak guna usaha dan hak pakai.

  • PEDOMAN PENYUSUTAN DAN PEMUSNAHAN

    Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; D. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

  • PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

     · Penyusutan Pengertian penyusutan (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1)) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan…

  • Metode Penyusutan dan Amortisasi Fiskal – PAJAK INDONESIA

     · Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan ...

  • PERENCANAAN PAJAK DALAM PENYUSUTAN AKTIVA TETAP …

    Tarif Penyusutan Straight Line Method (Ayat 1) Double Declining Method (Ayat 2) 1. Bukan Bangunan Kel.1 4 25% 50 % Kel. 2 8 12,5 % 25 % Kel. 3 16 6,25 % 12,5 % Kel. 4 20 5 % 10 % 2. Bangunan Permanen 20 5 % Tidak 10 10 % Sumber: Cara penentuan penyusutan tersebut, artinya undang -undang pajak

  • Undang-Undang Nomor: 36 TAHUN 2008

    Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara ...

  • Undang-Undang Nomor: 17 TAHUN 2000

    Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara ...

  • Penyusutan dan Amortisasi Menurut Ketentuan Perpajakan ...

     · Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah diatur yaitu tentang ketentuan penyusutan dan amortisasi. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat, kecuali tanah. Sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat. Penyusutan fiskal diatur di Pasal 11 Undang-undang PPh.

  • Tarif Penyusutan | Seputar Pajak di Indonesia

     · Tarif Penyusutan. Dipublikasi pada April 20, 2007 oleh zaidanzidna. i. 47 Votes. Bukan Bangunan : Kelompok masa manfaat garis lurus saldo menurun. Kel 1 4 tahun 25% 50%. Kel 2 8 tahun 12.5% 25%. Kel 3 16 tahun 6.25% 12.5%.

  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

    Tarif penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. d. Masa manfaat dipercepat Aktiva Tetap Berwujud adalah setengah dari sisa masa manfaat Aktiva Tetap Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya dengan ketentuan ...

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 1 TAHUN 2007. TENTANG. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL. DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU. DI DAERAH - DAERAH TERTENTU. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang.

  • ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERWUJUD …

    Undang 7 Tahun 2000 dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memang ada perbedaannya. Perbedaan itu antara lain mengenai metode penyusutan, tarif penyusutan, penentuan dasar penyusutan sistem penyusutan perbedaan ketentuan-ketentuan penyusutan menurut aturan perpajakan dan Pernyataan Standar

  • Biaya Sebagai Pengurang Penghasilan Menurut Undang ...

    View Biaya Sebagai Pengurang Penghasilan Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan.Penyaji.pptx from ACCOUNTING MISC at Parahyangan Catholic University. Biaya …

  • 5 Metode Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi dan Contoh ...

     · Biaya penyusutan per tahun = jam kerja yang dapat dicapai x tarif penyusutan / jam Tarif penyusutan / jam = harga perolehan nilai residu / total jumlah jam kerja penggunaan aset tetap Ilustrasinya, sebuah peralatan mesin dengan harga perolehan sebesar Rp. 58.000.000, nilai sisa sebesar Rp. 4.000.000 ditaksir akan dapat digunakan selama 75.000 jam.

  • Tarif dan Penggolongan Aktiva Tetap

     · Tarif dan Penggolongan Aktiva Tetap Dari Sisi Pajak. 07/12/2020. 08/12/2020. / Informasi, Seputar Akuntansi, Seputar Pajak / By Krishand Software. Dalam pelaporan pajak tahunan badan/perusahaan perlu adanya lampiran berupa penyusutan aktiva tetap. Secara umum penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama ...

  • Tarif Penyusutan Asset | Rudy Wijaya 82

    Tarif Penyusutan Asset. Ketentuan dalam penyusutan atas harta berwujud adalah sebagai berikut: Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25 % 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5 % 25 % Kelompok 3 16 tahun 6,25 % 12,5 % Kelompok 4 20 tahun 5 % 10 %. Bangunan tidak Permanen 10 tahun 10 % Bangunan Permanen 20 tahun 5 %. Pengelompokan Harta Berwujud Jenis-jenis ...

  • (PDF) AKUNTANSI PAJAK ASET TETAP | brema ...

    14 Kelompok harta dan tarif penyusutan, penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut: Tarif Penyusutan Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat berdasarkan Metode berdasarkan Metode Garis Lurus Saldo Menurun I. Kelompok bangunan Kelompok 1 4 tahun 25 ...

  • ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE …

    tarif penyusutan dan taksiran masa manfaat sesuai dengan Undang-Undang Perpajaka, barulah PT.Gembala Sriwijaya melakukan penyusutan berdasarkan tahun dan harga perolehan. 4.5 Analisis Laba Rugi setelah dilakukan Penyusutan Setelah dilakukan penyusutan,laba bersih yang didapat perusahaan cenderung menurun begitu juga pajak yang harus

  • Apa Itu Biaya Penyusutan Aktiva? | Business Software ...

     · Persentase penyusutan ini besarnya dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Rumus untuk metode saldo menurun ini adalah sebagai berikut. Penyusutan = [( : Umur Ekonomis) x 2] x Harga Beli atau Nilai Buku. Contoh : Perusahaan X membeli mesin produksi seharga Rp 100 juta yang diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 ...

  • ANALISIS PENERAPAN METODE BIAYA PENYUSUTAN …

    Undang-Undang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan.Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut: 1. Harta/aktiva dalam pengerjaan.

  • Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

     · Dalam laporan keuangan perusahaan ada yang namanya penyusutan fiskal. Ketahui dan pahami bagaimana cara penghitungan biaya contoh penyusutan fiskal sebelum melaporkan SPT Tahunan Badan.. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia mengatur bahwa biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu …

  • PENGERTIAN PENYUSUTAN.docx

    mengalihkan tarif ke nilai seluruhnya aset yang sejenis. Apabila kelompok aset tidak sejenis maka penyusutan dihitung dengan cara gabungan. Besarnya penyustan tiap tahun adalah penyusutan tiap jenis aset yang dihitung dengan metode garis lurus. Saat Dimulainya Penyusutan Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan ...

  • Penyusutan dan Amortisasi | Yudha08''s Weblog

     · DEFINISI. Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan : Penyusutan ( depresiasi ) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. PENYUSUTAN. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi ...

  • Penyusutan dan Amortisasi | Direktorat Jenderal Pajak

    Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

  • Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

     · Pengertian Penyusutan. P enyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, …

  • Penyusutan Menurut Psak Nomor 17, Penyusutan Adalah ...

    Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terrahir dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1994 sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud Tarif Penyusutan Tarif Penyusutan Berdasarkan Masa Manfaat Berdasarkan metode saldo lurus ...

  • Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud

     · Adanya pengelompokkan harta berwujud berdasaerkan masa manfaat dan sekaligus penetapan persentase tarif penyusutan yang diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Pajak Penghasilan mengakibatkan adanya perbedaan, yang dikenal dengan beda waktu (time different). Untuk aset tetap disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat.

  • Tarif dan Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Pajak

     · Tarif dan Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Pajak. Didalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, akan ditemui kolom pengisian Penyusutan atau Amortisasi. Untuk menghitung tarif dan penentuan kelompok Penyusutuan aktiva tetap menurut pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya bisa rekan lihat pada tabel dibawah.

  • (PDF) PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN …

    Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Penentuan kelompok aset dan tarif penyusutan harta berwujud sesuai dengan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 1.

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 ...

    PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ... Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan 100.000.000,00 2009 6/12 x 50% 25.000.000,00 75 ...

  • Indonesian Tax Refresh: Pengelompokan & Tarif Penyusutan ...

     · Pengelompokan & Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Ketentuan Mengenai Faktur Pajak PPN (PMK-38/PMK.03/2010, PER-13/PJ/2010, SE-42/PJ/2010)

  • Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

     · Tarif Penyusutan dan Amortisasi. UU PPh juga mengatur besaran tarif yang berlaku untuk penyusutan dan amortitasi tergantung dari kelompok aktiva. Tabel 1 - Tarif Penyusutan. Tabel 2 - Tarif Amortisasi. Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa, seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus.

  • Ketentuan Depresiasi Fiskal

    Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

  • Perbandingan Metode Penyusutan – Binekas''s Blog

     · Untuk metode penyusutan yang diakui pajak akan didapatkan dalam Undang-Undang Penghasilan atau Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 11 yaitu sebagai berikut Bangunan: garis lurus Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau …

  • Peraturan | Ortax

    Tarif penyusutan/amortisasi untuk masing-masing harta adalah sesuai dengan Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang besarnya sesuai dengan kelompok harta yang bersangkutan dan metode penyusutan/amortisasi yang dipilih. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 ...

  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 | Direktorat Jenderal Pajak

     · Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, ... yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. ...

  • Penyusutan Menurut PSAK Nomor 17, Penyusutan Adalah

    Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terrahir dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1994 sebagai berikut: Kelompok Harta . Berwujud Masa Manfaat. Tarif Penyusutan Berdasarkan metode garis

  • ANALISIS PERHITUNGAN METODE PENYUSUTAN ASET …

    Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan dan tarif penyusutan aset tetap tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan antara lain perbedaan tarif penyusutan untuk kendaraan dinas PT.

  • PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

    PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 dst Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.